Janji Kawin VS Perjanjian Kawin

Janji-Kawin-2

Dalam janji kawin dan perjanjian kawin apabila dilihat sekilas seperti sesuatu yang sama saja namun apabila kita melihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia kedua hal tersebut mempunyai pengertian dan implimentasi yang berbeda yang mana apabila kita katagorikan janji kawin lebih identik lebih masuk ranah hukum pidana dan perjanjian kawin masuk ranah hukum perdata dan juga bisasanya janji kawin hanya menggunakan lisan seperti rayuan gombal sedangkan perjanjian kawin mengunakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum. Namun tetap keduanya merupakan sesuatu kalimat yang rancu dalam masyarakat indonesia.

Apabila kita bicara mengenai perkawinan polemik yang terjadi di masyarakat zaman sekarang adalah adanya seorang pria yang berjanji untuk menikahi seorang gadis yang mana tidak berakhir dengan perkawinan namun berakhir begitu saja padahal mereka sudah sangat dekat dan bahkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ke jenjang pernikahan. Apabila kita melihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di indonesia maka hal ini dapat di katagorikan beberapa hal tergantung dilihat dari sudut pandang yang mana.

Apabila janji kawin tersebut diucapkan dan tidak menimbulkan kerugian materi seperti seorang pria hanya berjanji menikahi seorang gadis dan mereka bertunangan namun belum menentukan kapan tanggal menikah dan bahkan belum ada melakukan pembayaran apapun terhadap pernikahannya maka hal ini di katagorikan sebagai janji yang tidak dapat di tuntut di muka pengadilan. Karena tidak adanya materi yang dirugikan.

Bagaimana apabila dalam hal pertunangan tersebut kedua sejoli telah melakukan hubungan intim maka hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor apabila dilakukan atas dasar suka dengan suka maka hal ini tidak dapat dikenakan sanksi namun apabila dilakukan karena unsur paksaan baik secara fisik maupun mental seperti keadaan terancam dengan sebab apapun. Maka pihak pria dapat di kenakan sanksi pidana. Tapi tentu saja dilihat lagi dengan retinue nya, yaitu tidak serta merta ingin menyatakan pemaksaan namun dilakukan berulang kali.

Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

namun bagaimana apabila sang wanita ternyata hamil akibat iming-iming janji nikah terssebut seperti dalam satu putusan Mahkamah Agung (No. 522 K/Sip/1994), yang mana Kehamilan itu ternyata tidak diharapkan, dan memaksa calon pasangannya menggugurkan kandungan. Upaya paksa dibarengi dengan pukulan dan tendangan. MA akhirnya menghukum si pria dengan pidana menyerang kehormatan susila, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan mengakibatkan luka berat. MA menyatakan perbuatan di pria  “melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Karena itu pula, perbuatan si pria dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Apabila kita katagorikan dalam unsur “penipuan” pasal 378 KUH Pidana. Maka hal tersebut haruslah memenuhi unsur sebagai berikut, maka Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai penipuan.

1. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dan orang lain

2. Melawan hukum

3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

4. Memberikan/ menyerahkan barang (obyek hukum) tertentu.

Sekarang apabila kita bandingkan dengan perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Jadi hanya menyangkut mengenai harta, maka tidak boleh mengenai hak dan kewajiban suami istri, seperti tak’ilik-talak, maka perjanjian yang memuat hal ini menjadi batal demi hukum.

UU Perkawinan No. I Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1         Harta asal/harta bawaan

2         Harta bersama (Pasal 35)

Dengan adanya perjanian kawin maka dalam pernikahan tersebut tidak adanya harta bersama. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis oleh Notaris atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi apabila sepasang sejoli yang ingin menikah membuat perjanjian kawin namun tidak terjadinya pernikahan maka perjanjian tersebut tidak pernah berlaku, karena perjanjian berlaku didalam perkawinan. Dan apabila perjanjian tersebut telah dibuat namun karena kehilafan salah satu pihak sehingga tertinggal dan tidak sempat di sahkan dalam pencatat perkawinan saat terjadinya pernikahan maka perjanjian tersebut juga tidak berlaku. Karena perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum penikahan. Hal ini digunakan supaya tidak merugikan pihak ketiga. Dan selama pernikahan perjanjian kawin tersebut tidak dapat dirubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.

Contoh sederhananya, apabila seseorang dinyatakan PAILIT atau terkena kasus Korupsi maka tanpa adanya perjanjian kawin seluruh harta bersama dapat dikanakan sita oleh pengadilan untuk pemenuhan kewajiban salah satu pihak baik itu istri atau suami yang dinyatakan tidak cakap. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian kawin maka apabila ada sita terhadap harta hanya mengenai harta pihak tersebut saja. Inilah salah satu alasan mengapa perjanjian kawin tidak boleh dilakukan pada saat pernikahan karena hal ini dapat merugikan pihak ketiga.

Namun istilah perjanjian kawin ini masih sangat tabu dalam masyarakat karena kebanyakan orang yang berpikir hal ini seperti perencanaan dalam hal ingin melakukan perceraian, padahal kalau kita perhatikan secara sudut pandang hukum hal ini sebagai penyelamat dikemudian hari pada sesuatu yang membahayakan dalam hal harta di rumah tangga.

2 Responses to Janji Kawin VS Perjanjian Kawin

  1. rudibinsam says:

    Alhamdulillah sangat membantu Artikel dari Hj. Amanda Lubis, SH, M.Kn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Azzahra News lainnya :close