Pelaporan Laporan Keuangan Komersial Dan Fiskal Satu Pelaporan

contoh-laporan-keuangan-2

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) membagi praktek pendekatan penyusunan laporan keauangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak kepada tiga pendekatan :

  1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pengusaha harus menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan dengan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan , konsep ini dianut oleh Negara Norwegia
  2. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi. Laporan keuangan fiscal disusun terpisah diluar jaringan proses pembukuan, melalui suatu proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Konsep ini diikiuti oleh Indonesia
  3. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pendekatan ini disebut dengan common basis. Dalam konsep ini laporan keuangan disusun terutama, mengikuti standar akuntansi. Namun preferensi diberikan kepada ketentuan pajak kalu terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi. KOnsep ini diikuti oleh Negara Jerman

Untuk pendekatan nomor 2 (dua) yang berlaku di Indonesia, dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal untuk tujuan pelaporan pajak penghasilan perusahaan akan tampak adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi dan pajak yang terdiri dari beda pajak dan sementara. OLeh karena adanya beda sementara ini maka diperlukan suatu alokasi beban pajak penghasilan antar periode atas future tax effect-nya. Alokasi ini membutuhkan metode yang dibakukan sebagaimana PSAK No. 46 yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1997.

Dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya dan untuk dapat melaporkan tax base-nya secara benar dan lengkap, maka pasal 28 UU KUP mewajibakan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia untuk menyelenggarakan pembukuan. Apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan menghindakan semua perpajakan, laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilampiri dengan laporan keuangan.

Dengan demikian laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, asalkan laporan keuangan yang disampaikan dapat menunjukkan keterangan mengenai penghitungan penghasilan/laba kena pajak perusahaan.

Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Koreksi tersebut karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal diperlukan adanya koreksi fiskal. Hasil dari koreksi fiskal tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Ada dua jenis perbedaan yang perlu diketahui untuk melakukan rekonsiliasi fiscal yaitu :

1. Perbedaan tetap

Perbedaan permanen (beda tetap) terjadi karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba pembukuan (menurut standar akuntansi) tanpa koreksi dikemudian hari. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang besifat permanen.

2. Perbedaan sementara

Perbedaan waktu terjadi karena adanya ketidaksamaan saat (waktu) pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi perpajakan dan masyarakat profesi akuntan. Namun perbedaan itu akan terkoreksi secara otomatis dikemudian hari. Dengan demikian tidak ada perbedaan total laba fiscal dan laba pembukuan, yang terjadi adalah adanya perbedaan alokasi beban dan penghasilan antar periode untuk tujuan fiscal dan akuntansi.

Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 tentang perbedaan sementara sebagai berikut:

“Perbedaan antara accounting base yaitu nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban menurut akuntansi dengan tax base yaitu nilai buku fiskal aktiva dan kewajiban yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT PPh Badan.

Menurut PSAK No. 16 Par. 77 :

Apabila perusahaan memilih untuk menghitung PPh menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan utang-utang pajak (yang dihitung menurut laba kena pajak), yang disebabkan “perbedaan waktu”, pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun”pajak penghasilan yang ditangguhkan”, diketahui sebagai bagian dari aktiva lain yang dialokasikan pada beban pajak penghasilan tahun-tahun mendatang.

Permasalahan :

Pelaporan keuangan komersial dan pajak masih memakai laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan pajak dan akuntansi ?

Berdasarkan penelitian beberapa kampus dalam pengajarannya, beberapa laporan perusahaan, toko buku – karangan buku masih memakai cara lama yang belum sesuai dengan standar akuntansi dan pajak pelaporan, pembahasannya dan pengajarannya, sementara pelaporan pajak dan akuntansi sudah satu pelaporan.

Berikut perbedaan pelaporan untuk laporan keuangan komersial dan Pajak :

Uraian

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

Aturan Lama

Aturan Baru

Akuntansi

Pajak

Akuntansi

Pajak

Neraca
Aktiva Pajak Tangguhan

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Hutang Pajak

Ada

Ada

Ada

Ada

Kewajiban Pajak Tangguhan

Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Laba-Rugi
Taksiran Pajak:
Kini

Ada

Ada

Ada

Ada

Tangguhan

Ada

Tidak Ada

ada

ada

Perbedaan tetap dan sementara

Ada

Ada

Ada

Ada

 

 

 

 

 

 

 

Laporan keuangan aturan baru menunjukkan laporan keuangan komersial dan fiskal hanya satu laporan keuangan (khusus pajak bisa dilihat di SPT Tahunan PPh Badan)

PERHITUNGAN PAJAK KINI
Laba (rugi) komersial :

2.004.421.769

Perbedaan tetap:
Sumbangan

     22.039.714

Pendapatan jasa giro

    (19.019.859)

       3.019.855

Perbedaan waktu:
Selisih AT Fiskal & Komersial

(96.379.629)

Keuntungan atas pelepasan aktiva tetap

(14.000.000)

Sewa Guna UsahaKompensasi kerugian

(118.626.165)

(229.005.794)

(3.151.492.195)

Rugi fiskal

(1.373.056.365)

PERHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN:
Aktiva (Kewajiban pajak tangguhan tahun berjalan:
Selisih AT Fiskal dan komersial

(28.913.889)

Sewa Guna Usaha

(35.587.850)

Keuntungan penjualan aktiva

(4.200.000)

Kompensasi kerugian

411.916.910

Mutasi (Pajak Tangguhan)

343.215.171

Saldo awal pajak tangguhan

13.786.783.767

Saldo akhir Pajak Tangguhan

14.129.998.938

 

2 Responses to Pelaporan Laporan Keuangan Komersial Dan Fiskal Satu Pelaporan

  1. Wadiyo says:

    Terima kasih informasinya, sangat bermanfaat.
    UU Tax Amnesty sudah di sahkan.
    Bagaimana pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan ya?
    Terima kasih

    • admin says:

      Tentu saja besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Jika seseorang atau perusahaan telah melaporkan harta benda ataupun pendapatannya dengan benar, maka tidak perlu membuat perubahan pada laporan keuangan mereka. Tetapi jika belum melaporkan dengan benar maka harus melakukan SPT pembetulan dan memperbaiki laporan keuangan mereka.

      Tarkosunaryo selaku Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam acara Tax Discussion dengan tema “Pandangan Akuntan Indonesia atas Program Tax Amnesty” yang diadakan oleh IAI pada Jum’at, 22 Juli 2016 lalu, menjelaskan bahwa “untuk WP pribadi, tidak akan terdapat banyak permasalahan dalam akuntansinya, namun untuk WP badan usaha akan terdapat beberapa dampak akuntansi dan pelaporan keuangan akan menjadi lebih kompleks.” Ketika WP badan usaha memutuskan untuk mengikuti amnesti pajak dampak yang akan muncul pada laporan keuangan badan usaha tersebut adalah adanya penambahan jumlah aset yang dicatat oleh badan usaha tersebut. Namun yang masih menjadi pertanyaan besar hingga saat ini adalah lawan dari penambahan aset tersebut. Bila merujuk PMK 118 Tahun 2016, pasal 45, disebutkan untuk kepentingan perpajakan, penambahan pengungkapan aset tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca, namun dari sisi akuntansinya belum ada suatu keputusan apakah akan dijadikan sebagai penambah saldo laba ditahan seperti yang dilakukan dari segi perpajakan atau akan dimasukkan dalam akun ekuitas lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Azzahra News lainnya :close