Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah

UMKM-1

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.

(Untuk Pelaksanaan Undang-Undang ini telah diterbitkan beberapa  Peraturan Pemerintah, seperti dibawah ini)

a. PP No.  4 tahun 1994, tentang  Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

b. PP No. 17 tahun 1994,   tentang   Pembubaran   Koperasi oleh  Pemerintah;

c. PP No. 9 tahun 1995, tentang   Kegiatan   Usaha  Simpan Pinjam;

d. PP No. 33 Tahun 1998, tentang Modal Penyertaan   Pada Koperasi.

4.Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro,  Kecil, dan Menengah.

(Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (duabelas) bulan atau 1(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Pasal 41, UU 20 th 2008, tapi s/d hari ini belum diterbitkan)

B. VISI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, yang memiliki Daya Saing, dan Mandiri.

C. MISI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

1. Mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

2. Meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah.

3. Menumbuhkan, dan mengembangkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjadi usaha yang tangguh, dan mandiri.

D. STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI & UMKM

1. PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

a. Aspek Pendanaan

(1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi   Koperasi dan UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan, dan lembaga keuangan non bank.

(2) Membantu Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan yang disediakan oleh Bank, atau non Bank, baik  menggunakan  sistem  konvensional  maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

(1)  Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong  usaha Koperasi dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

(2)  Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Aspek Informasi Usaha

(1)  Membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank Data dan Jaringan Informasi Bisnis;

(2)  Menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu.

d. Aspek Kemitraan

(1)  Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar;

(2) Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan, dalam pelaksanaan transaksi usaha, antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar.

e. Aspek Perizinan Usaha

(1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu;

(2)  Membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

 f. Aspek Promosi Dagang

(1) Meningkatkan promosi produk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di dalam dan di luar negeri.

(2) Memfasilitasi pemilikan hak atas hak kekayaan intelektual atas produk dan desain dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. PENGEMBANGAN USAHA

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan  usaha dalam bidang produksi dan pengolahan,  pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi:

a. Dalam bidang produksi dan pengolahan   dilakukan dengan meningkatkan teknik produksi  dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. Dalam bidang pemasaran dilakukan dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, dan meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

c. Dalam bidang sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;

d. Dalam bidang desain dan teknologi dengan meningkatkan kemampuan desain, teknologi, pengendalian mutu, dan meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.

3. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

a.  Pemerintah mendirikan Bank, yang menyalurkan kredit  khusus untuk Usaha Mikro, dan Kecil, tanpa jaminan, dan bunga rendah;

b.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan dan Penjaminan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;

c.  BUMN, dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;

d.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan modal kerja dan investasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Menengah.

4. KEMITRAAN

a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha, dan  memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

b. Menteri, dan Menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pelatihan.

c.  Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, usaha patungan, dan penyumberluaran (outsourcing).

E. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

1.  Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2.  Koordinasi dan pengendalian dilaksanakan secara nasional dan daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum, terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

 

Klik disini untuk download materi : Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah

Source gambar : www.sindotrijaya.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Azzahra News lainnya :close